Soalnya :
- APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERANGKAT KEBIJAKAN FISKAL DISKRESIONER?
Jawabannya :
Kebijakan fiskal diskresioner adalah : kebijakan
fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang
dihadapi dan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran, pemungutan
pajak dengan tujuan untuk: 1.
Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, 2.
Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan
tenaga kerja yang tinggi, tidak mengalami masalah inflasi, dan selalu mengalami
pertumbuhan yang memuaskan.
Kebijakan fiskal diskresioner : Kebijakan fiskal yang digunakan masalah makro
ekonomi seperti: Pengganguran, inflasi, atau tingkat pertumbuhan yang lambat.
Kebijakan
diskresioner dibedakan dalam tiga bentuk sekaligus alat untuk menjalankan
kebijakan diskresioner :
1. Membuat perubahan-perubahan
keatas pengeluarannnya
2. Membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.
3. Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.
2. Membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.
3. Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.
Secara umum
kebijakan fiskal diskresioner digolongkan dalam dua bentuk :
1. Dilakukan
ketika perekonomian menghadapi masalah pengangguran.
2. Dilakukan
pada ketika masalah inflasi dihadapi atau perekonomian mencapai kesempatan
kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah.
- JELASKAN 3 STABILISATOR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL OYOMATIK.
Kebijakan fiskal
stabilisator otomatis adalah : pos
pendapatan dan belanja dalam anggaran belanja pemerintah federal yang berubah
secara otomatis dengan mengikatnya ataupun menurunnya kondisi perekonomiannya.
Kebijakan Fiskal Stabilisator Otomatis adalah : fitur-fitur belanja atau pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meminimalkan perubahan pendapatan. Stabilisator otomatis diatur oleh perubahan dalam kebijakan pembelian pemerintah.
Kebijakan Fiskal Stabilisator Otomatis adalah : fitur-fitur belanja atau pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meminimalkan perubahan pendapatan. Stabilisator otomatis diatur oleh perubahan dalam kebijakan pembelian pemerintah.
Kebijakan
stabilisator otomatis adalah: sebuah kebijakan anggaran yang secara otomatis berubah untuk menstabilkan fluktuasi dalam GDP.
Stabilisator otomatis langsung merespon tanpa badan resmi atau pemerintah yang
harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Stabilisator
otomatis begitu terbatas serta fokus pada pengelolaan permintaan agregat suatu
negara. Stabilisator otomatis, sifatnya, seperti besaran pajak dan lembaga
pelayanan sosial, ada sebelum fluktuasi ekonomi. stabilizer otomatis untuk
setiap masalah ekonomi
Kebijakan fiskal
stabilisator otomatis di negara-negara maju, memiliki peralatan stabilisator
otomatis. Peralatan stabilisator otomatis adalah pajak dan pengeluaran yang
dikategorikan dalam transfer payment.
3
Stabilisator Utama Kebijakan Fiskal Stabilisator Otomatis :
1.
Pajak
2.
Pengeluaran
pemerintah
Pengeluaran
pemerintah untuk pembelian barang dan jasa relatif stabil terhadap pendapatan
nasional yang berubah-ubah. Sebagian besar pengeluaran pemerintah sudah
disetujui oleh peraturan sebelumnya sehingga sebagian kecil yang dapat diupah.
Jadi makin besar peran pengeluaran dalam perekonomian yang stabil akan
memperkecil ketidakstabilan pembelajaran dari pendapatan nasional
3.
Pembayaran
transfer pemerintah
Pembayaran
transfer pemerintah cendrung menjadikan pendapatan disposabel stabil sehingga
pengeluaran untuk konsumsi juga menjadi stabil sehingga fluktuasi pendapatan
nasional dapat dihadapi.
3. APA YANG MENYEBABKAN TIDAK
MERATANYA SEBARAN DISTRIBUSI PENDAPATAN?
Distribusi
pendapatan adalah : bagaimana tingkat penyebaran pendapatan disuatu wilayah
atau daerah. Distribusi pendapatan nasional adalah : mencerminkan merata atau
timpangnya pembagian hasil suatu negara dikalangan penduduknya (Dumairy, 1999).
Ukuran pokok
distribusi pendapatan yaitu : 1. Ukuran distribusi pendapatan yaitu : besar
atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang biasanya
menggunakan metode Kurva Lorenz dan Koefisien Gini, 2. Distribusi fungsional
atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, yang indikatornya fokus
pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor
produksi (Todaro dan Smith, 2004).
Permasalahan
ekonomi yang umum dalam ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dan penyediaan
kesempatan kerja, serta inflasi dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang
dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, salah satunya adalah tidak meratanya
distribusi pendapatan.
Ketidak merataan distribusi pendapatan
disebabkan berbagai hal, salah satunya dapat disebabkan oleh sistem ekonomi
yang dianut oleh suatu wilayah, atau negara. Suatu negara yang menganut sistem
kapitalis murni, berkemungkinan besar akan mengalami ketimpangan pendapatan.
Karena sifat atau ciri sistem ekonomi kapitalis adalah mengakui
adanya private goods. Setiap orang berhak memiliki sebagai milik
pribadi, jika negara tersebut memiliki
kemampuan untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Ini yang menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya
distribusi pendapatan. Bila seseorang memiliki kapital banyak, maka ia dapat
membuka usaha, sehingga ia akan bisa memiliki akumulasi modal. Sementara
orang-orang yang pada awalnya tidak memiliki kapital, tetap tidak bisa memiliki
kapital.
Menurut Irma
Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincolin Arsyad, 1997) ada 8 hal yang
menyebabkan ketimpangan distribusi di negara yang sedang berkembang:
1.
Pertumbuhan
penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2.
Inflasi
dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional
dengan pertambahan produksi barang-barang
3.
Ketidak
merataan pembangunan antar daerah
4.
Investasi
yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase
pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang
berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
5.
Rendahnya
mobilitas sosial
6.
Pelaksanaan
kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga
barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7.
Memburuknya
nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan Negara- Negara maju, sebagi
akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang
ekspor NSB
8.
Hancurnya
industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan
lain-lain
Tidak ada komentar:
Posting Komentar